oleh

MASYARAKAT JOMBANG MENDESAK PILKADA DITUNDA

M.Al-Amin berjabat tangan dengan minan rohman pokja pencalonan KPUD sebelum memulai dialog di depan pintu masuk KPUD

Jombang- AWAS !!

Sedikitnya 24 ormas dan orpol se-Jombang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Transparan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut penundaan pilkada jombang, kemarin, Kamis (03/06). aksi yang di mulai sekitar pukul 14.00 siang. Dengan menggelar orasi secara bergantian, pengunjuk rasa meneriakkan kata-kata kekecewaan terhadap kinerja KPUD Kabupaten Jombang.

“Kami memohon agar tahapan pilkada Kabupaten Jombang ditunda karena penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati oleh KPUD cacat hukum,” teriak Amin koordinator Aksi

Dalam orasinya, Amin, menyampaikan pilkada Bupati Jombang yang akan dilaksanakan tanggal 23 juli mendatang, harus secepatnya di tunda. karena, dengan diberlakukannnya ketetapan mengenai pasangan calon yang telah diputuskan KPUD, sesungguhnya calon yang menang nanti tidak akan bisa dilantik.

“Sesuai PP No 6 tahun 2005 Pasal 42 ayat 2 huruf j dan k, serta pasal 111, semua pasangan calon yang telah ditetapkan KPUD, tidak ada yang memenuhi syarat, termasuk juga incumbent,” tegas gus amin panggilan akrabnya.

Selain itu, masih lanjut Amin bahwa berita acara pengumuman KPU Nomor ; 270/446KPU/2008, yang telah dikeluarkan KPU Kabupaten Jombang, tentang penetapan pasangan cabup dan cawabup, tidak bisa dipertanggung jawabkan. sebab, banyak angka prosentase suara masing-masing partai yang penjumlahannya tidak tepat.

“Masak PKB caretaker (versi Gus Dur) dan PKB Versi Muhaimin, tetap ditulis dengan angka yang sama yakni 30.15%. Ini kan kecerobohan KPUD, terlebih surat tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan dengan alasan salah ketik, ini kan lucu,” sambungnya.

Amin juga menjelaskan selain pasangan bupati yang terpilih nanti terlahir dari produk hukum yang cacat. Banyak alasan mengapa pelaksanaan Pilkada Jombang harus tetap ditunda dan tidak dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2008.

“Sebab, kinerja KPU Kabupaten Jombang dan Panwas Pilkada Jombang tidak pernah becus dan terkesan asal-asalan menyelenggarakan momentum demokrasi di kota santri ini,” kata amin dengan nada kecewa.

Sempat diketahui bila dalam pelaksanaan pilkada ini tidak di tunda maka AMT juga mengancam akan melakukan huru hara untuk menggagalkan pilkada 23 juli mendatang.

“Hanya ada dua jalan untuk menggagalkan pelaksanaan pilkada, yakni dengan jalan huru-hara dan bencana alam. Jadi cara yang kita tempuh adalah dengan terus melakukan demonstrasi secara besar-besaran, sampai di kabulkannya penundaaan itu,” tandas Amin.

Massa pendemo yang hampir empat jam berada didepan kantor KPUD jombang, akhirnya ditemui oleh Minan Rohman Pokja pencalonan dan melakukan dialog bersama, Dalam kesempatan tersebut, Minan tetap kukuh akan melaksanakan pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. “prinsipnya keyakinan kami sudah melakukan aturan sesuai dengan prosedur yang ada” katanya. Disaat menemui pendemo, Minan enggan menjawab lontaran-lontaran yang dilayangkan pengunjuk rasa.

Melihat jawaban yang kurang memuaskan, pendemo berencana akan tetap bertahan hingga ada kejelasan dari KPUD terhadap tuntutannya.

“kami akan tetap bertahan disini, sampai pihak KPUD menjawab pertanyaan kita,” pungkas Amin, yang rencananya akanl menginap di depan gerbang KPUD. (zen)

Komentar