oleh

Warga Tanjunganom Keluhkan Biaya Program PTSL

Nganjuk, Jurnaljatim.com
Biaya pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluhkan para warga di Kabupaten Nganjuk. Pasalnya, tarikan dana yang dipatok untuk pengurusan surat sertifikat terlalu tinggi. 

Anang Hartoyo (27) menyesalkan mekanisme penetapan dana yang dibebankan kepada peserta tidak dilaksanakan secara demokratis. Sebab, ketika musyawarah, para peserta langsung disuguhi dengan angka nilai. 
“Anggaran ditentukan nilai sebesar Rp 800 ribu, sebelumnya ditentukan sepihak oleh Kepala Desa sebesar Rp 900 ribu, tapi kemudian ada negosiasi dengan nilai Rp 800 ribu tanpa melibatkan peserta prona,” kata Anang, salah satu warga Desa Kampung baru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (6/3/2018) kemarin.
Anang menjelaskan, dalam musyawarah peserta yang hadir hanya 100 orang dari sebanyak 1.500 jatah Prona. Bahkan di Dusun Katani, Desa Kampung Baru, kecamataj setempat, tidak sedikit yang mengurungkan untuk mengurus sertifikat tersebut.
Bahkan dari info terpercaya dari jajaran perangkat desa bahwa Kepala Desa dapat jatah Rp 75 ribu setiap sertifikat, perangkat desa ada yang dapat jatah Rp 10 ribu sampai 15 ribu, sedangkan RT dapat jatah Rp 4 ribu per surat. 
Terpisah, Ketua Saber Pungli Nganjuk, Kompol Toni Sarjaka menyatakan akan menindaklanjuti dugaan pungutan liar dari program tersebut.
“Saya akan tindaklanjuti info dari rekan-rekan,” kata Kompol Toni Sarjaka yang juga Waka Polres Nganjuk ketika ditemui dikantornya, Rabu (7/3/2018).
Lebih lanjut, terkait dugaan Pungli program PTSL/PRONA sejumlah bukti kwitansi sudah diterima ketua Tim Saber Pungli Nganjuk.
“Sejumlah bukti kwitansi diantaranya dari warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, ” tandasnya. (Setyo/jur)

Komentar