oleh

Paripurna DPRD Jombang Tentang Penjelasan 4 Raperda Tahun 2018

Jombang, Jurnaljatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar rapat paripurna tentang penyampaian penjelasan bupati terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jombang tahun 2018.

Empat Raperda yaitu, Raperda tentang Pertanahan, Raperda tentang tanah aset Kelurahan, Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan dan Raperda pencabutan perda Kabupaten Jombang nomor 32 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan, Kamis, (5/4/2018).

Pjs Bupati Jombang Setiajit memaparkan 4 Raperda 2018 yang telah diusulkan. Yang pertama, Raperda tentang Pertanahan. Hal itu ditujukan untuk tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Otonomi meliputi, pemberian izin lokasi dalam satu daerah di Kabupaten, Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Pemerintah Daerah, Penyelesaian masalah ganti rugi dan pembagian tanah untuk pembangunan, Penetapan subyek dan obyek registribusi tanah serta kerugian tanah kedewan skrup, Penetapan tanah wilayah yang lokasinya dalam daerah kabupaten, Ifentarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penertiban izin tentang pertanahan yg hamparannya dalam daerah kabupaten.

Lebih lanjut Pjs Bupati menyampaikan, yang kedua Raperda tentang tanah aset Kelurahan, bahwa pasca penetapan UU nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolahan barang milik negara/ daerah maka di pandang perlu lebih menertibkan aset desa yang berubah menjadi kelurahan.

“Aset Kelurahan merupakan barang milik daerah di bawa pengelolaan kelurahan yang berasal dari aset desa berupa tanah/ bangunan jadi milik pemerintah daerah karena desa menjadi kelurahan,” ujar Setiajit.

Yang ketiga Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan, Ia menjelaskan, bahwa penyelenggaraan peternakan mempunyai peran penting makanan yang berasal dari hewan dan manfaat hasil hewan lainnya demi mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2009 menjelaskan, usaha peternakan dan kesehatan hewan merupakan tanggungjawab pemerintah.

Raperda yang terakhir, kata Pjs Bupati, adalah Raperda pencabutan peraturan daerah no 32 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan sesuai peraturan menteri dalam negeri untuk menghapuskan restribusi izin gangguan maka perda nomor 32 tahun 2010 untuk di hapus.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada DPRD untuk rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) Kabupaten Jombang tahun 2018”, terang Pjs Bupati Jombang.

Joko Triono selaku Ketua DPRD Jombang mengatakan semua Fraksi, Walikota, Bupati, ketua DPRD se Indonesia di oleh Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang terkait dengan Perda, Presiden menginginkan perda di setiap Kabupaten setiap tahun cukup 3 sampai 5 perda kecuali Perda- perda terkait dengan APBD.

“Ini adalah salah satu hal yang harus kita jalankan,” tandas Joko Triono. ( gon/jur)

Komentar

Berita Lainnya