oleh

Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum 8 Fraksi di DPRD Jombang Terhadap Empat Raperda Tahun 2018

Jombang, Jurnaljatim.com – Sebelum disah kan menjadi Perda (Peraturan Daerah) pada akhir bulan Mei nanti, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Jombang kembali menggelar Sidang Paripurna empat Raperda tersebut, Jumat (11/5/2018).

Agenda sidang paripurna yakni mendengar jawaban bupati Jombang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jombang tahun 2018.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Jombang.

Pjs Bupati Jombang, Setiajit menyampaikan, masing-masing Raperda yang dibahas yakni Raperda tentang Pertanahan, kemudian Raperda tentang Pengelolaan Tanah Aset Kelurahan, dan Raperda tentang Kesehatan Hewan, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Menurut Joko Triono, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Raperda yang telah dibahas itu lebih mengarah kepada kepada jawaban beberapa pandangan umum. Namun, lanjut Joko Trono, masih harus dilakukan pertimbangan lagi untuk menentukan keputusan yang akan ditentukan pada 30 Mei nanti.

“Raperda ini mengarah pada jawaban, dari beberapa pandangan umum teman-teman, tinggal jawaban teman-teman nanti jika merasa puas dan nanti ada pandangan akhir fraksi-fraksi. Jika merasa puas dengan jawaban ini dan ingin meneruskan ya akan kita teruskan,” kata Joko Triono.

Ia mengungkapkan, seperti halnya Raperda tentang Pertanahan, pada pemberlakuan aturan pertanahan dalam Raperda tidak mengkesampingkan nilai akuntabilitas dan perhitungan yang cermat. Serta harus dilakukan kajian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Raperda tersebut sudah melalui proses pengkajian naskah akademis dengan melibatkan pihak terkait,” ujarnya.

Joko mengatakan, bahwa pandangan umum dari 8 Fraksi yang sebelumnya telah di paripurnakan, kini sudah terjawab. Selanjutnya, lanjut politisi dari PDI Perjuangan ini, akan masuk ke tahap pendapat akhir fraksi-fraksi atas jawaban tersebut. Dengan begitu, sudah tidak ada masalah dan harus ditetapkan menjadi Perda.

“Jika sudah merasa puas Insya Allah kalau tidak salah, tanggal 30 Mei 2018 pendapat akhir kalau sudah pendapat akhir ya sudah di ‘Dok’,” pungkas Joko Triono. (gon/jur)

Berita Lainnya