oleh

Dewan Setujui Tiga Raperda Menjadi Perda Sidoarjo

Sidoarjo, Jurnaljatim.com – Tiga Rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan daerah (Perda), telah di setujui oleh anggota DPRD Sidoarjo. Persetujuan tersebut, dibacakan dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap tiga Raperda, yang di gelar di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (30/7/2018).

Salah satu Raperda tersebut, yakni tentang penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Dalam Perda itu, kewenangan terkait pasar rakyat telah diatur dalam pasal 14 ayat 1 UU no. 7 tahun 2017.

Dalam hal ini, Pemda sesuai kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat.

“Pasar rakyat memiliki nilai strategis, dan salah satu penggerak utama pembangunan perekonomian,” ungkap Bupati Saiful Ilah.

Dalam pasal tersebut, bisa dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha. Perda ini, memiliki substansi perlindungan dan pemberdayaan.

“Dengan Perda ini, saya harap bisa meningkatkan daya saing dan akses transaksi jual beli dengan nyaman. Serta meningkatkan kesejahteraan para pedagang,” paparnya.

Sedangkan untuk Raperda yang kedua, yakni tentang penyelenggaraan rumah kos. Dalam hal ini, merupakan wujud dari kepedulian DPRD Sidoarjo yang di dukung penuh Pemda. Perda ini, akan mengatur penataan rumah kos.

Diketahui, kemajuan pembangunan rumah kos memiliki dampak sosial. Seperti, masalah maraknya pergaulan bebas, sampah dan pemukiman kumuh serta timbulnya keributan dan kebisingan.

“Untuk itu perlu dilakukan penataan rumah kos, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan penyewa rumah kos. Termasuk perizinan, larangan dan sanksi,” tandasnya.

Raperda yang terakhir, yakni tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal itu telah diatur dalam peraturan Mendagri no. 21 tahun 2013. PerMen tersebut menegaskan, bahwa Pemda bertanggung jawab melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Fasilitasi ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di daerah,” imbuhnya.

Juru bicara Pansus V Rizal Fuady menyebutkan, ditetapkannya Perda tentang penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat telah melalui pembahasan dan tahapan yang telah dilakukan.

“Perda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah melalui proses fasilitasi dari Pemprov Jatim,” ucapnya.

Sementara itu, juru bicara Pansus Vll Hj. Enny Suryani menyampaikan, dengan ditetapkannya kedua Raperda tersebut, Pemkab Sidoarjo segera mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Kedua Raperda ini, adalah tentang pengaturan rumah kos dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” sambung Enny.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kedua Raperda tersebut.

“Kami merekomendasikan keduanya, Pemkab Sidoarjo segera membentuk tim terpadu secara terus menerus dan berkesinambungan,” imbuhnya.

Pansus VII DPRD Sidoarjo juga merekomendasikan kepada Bupati agar segera menetapkan implementasi peraturan dan ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis dan sosial dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemulihan pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Sidoarjo. (*)

Reporter: Denni
Editor: Hafid

Berita Lainnya