oleh

Efisiensi Anggaran, OPD di Kabupaten Jombang Bakal Dipangkas

Jombang, JurnalJatim.com – Sejumah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Jombang akan digabung menjadi satu. Hal itu untuk mengefisiensikan anggaran serta mengoptimalkan program daerah.

Rencana penggabungan OPD tersebut, telah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jombang bersama Bupati Jombang, Sabtu (20/10/2018) dengan agenda nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang terhadap Raperda hak inisiatif tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jombang.

Rapat paripurna itu untuk menindaklanjuti Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Jombang 2019-2023 sebagai manifestasi Visi dan Misi Bupati Jombang masa jabatan 2018-2023 agar pelaksanaan pemerintahan di Jombang dapat segera berjalan dengan baik.

Baca Juga:  Begini Cerita Wabup Sumrambah Menjadi Anggota DPRD Jatim Tahun 2009

Hal itu sebagaimana amanat Undang-undang Peraturan Pemerintah serta arahan Gubernur Jawa Timur. Maka Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Bupati dan DPRD segera bekerja menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2019-2023 agar dapat dioperasionalkan pada Tahun Anggaran 2019.

“Target kita November harus rampung. Ini sebagai realisasi Undang undang RI Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah diubah menjadi Undang undang Nomer 9 tahun 2015,” kata Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab usai paripurna.

Untuk menerapkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang sebelumnya mempunyai sebanyak 24 OPD, maka akan dipangkas menjadi 20 OPD.

“SKPD (OPD) yang tadinya terpisah akan digabungkan kembali seperti Dinas Pangan, Dinas peternakan dengan perikanan, Dinas Perkebunan dengan Kehutanan. Seperti itu. Ini secepatnya akan kita rampungkan untuk menyesuaikan program anggaran tahun 2019,” kata Mundjidah Wahab.

Baca Juga:  Begini Cerita Wabup Sumrambah Menjadi Anggota DPRD Jatim Tahun 2009

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi menyampaikan, suatu keharusan untuk merampingkan OPD di lingkup Pemkab Jombang. Alasannya yakni untuk mengefesiensikan anggaran.

“Yang dianggap terlalu gemuk maka kita rampingkan. Karena kurang efisien nantinya,” tuturnya.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Forpimda, OPD lingkup Pemkab Jombang, BUMD dan Camat se Kabupaten Jombang. (*)


Reporter: Luberta

Editor: Hafid


Berita Lainnya