oleh

FPR Jombang Demo Protes Pertemuan IMF-Word Bank di Bali

Jombang, JurnalJatim.com – Ratusan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jombang menggelar aksi protes pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali. Massa dari berbagai elemen masyarakat melakukan protes di depan kantor Disnakertrans, Kabupaten Jombang, Jumat (12/10/2018) pagi.

Massa memulai titik aksi didepan pabrik plywood PT SGS di Desa Ketanon, Kecamatan Diwek. Selanjutnya dengan mengendarai motor melakukan konvoi kendaraan menuju depan Kantor Disnaker Jombang.

Koordinator aksi FPR, Heri Sumarsono mengatakan, pertemuan IMF-WB sebagai pertemuan yang sia-sia dan tidak akan membuat Indonesia lepas dari jurang kemiskinan.

Menurut Heri Sumarsono, ditengah banyaknya persoalan, seperti belum pastinya jaminan kerja dan kesejahteraan buruh, hak kaum tani atas tanah, mahalnya biaya pendidikan, sempitnya lapangan kerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak sepatutnya pemerintah memberikan karpet merah untuk mekanisme hutang baru kepada IMF-WB.

“Masih banyak masalah di Indonesia, tidak sepatutnya pemerintah memberikan karpet merah untuk mekanisme hutang baru kepada IMF-Worl Bank,” ungkap Heri dalam orasinya.

Lebih lanjut, Heri berharap pemerintah lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Seperti halnya, korban bencana alam di NTB, Sulawesi Tengah dan Sumenep, JawaTimur. Disamping secara serius menjawab keluhan buruh, tani, pemuda, buruh migrant, dan rakyat miskin di Indonesia.

“Pemerintah harus serius menjawab masalah yang tengah dihadapi oleh korban bencana alam, buruh, petani, pemuda dan rakyat miskin di Indonesia,” terang pengurus organisasi massa buruh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Jombang, Heru Wijayanto mengatakan ada sejumlah tuntutan massa yang disampaikan, terutama mengenai pertemuan IMF-WB di Bali yang dituding merugikan negara. Harusnya pemerintah Indonesia tidak terjebak terus dalam hutang, pemerintah bisa mandiri.

“Pendemo menolak pertemuan IMF-WB di Bali. Mereka menganggap pertemuan tersebut merugikan negara, padahal negara Indonesia bisa mandiri,” jelas Heru menegaskan tuntutan pendemo.

Lanjut Heru, saat ini pasti pemerintah pusat sudah punya mekanisme sendiri dalam menjawab keluhan pendemo. Selain itu, buruh juga menuntut penolakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, menolak kenaikan iuran BPJS, serta sejumlah tuntutan lain. (*)


Reporter: Ahmad Fredi
Editor: Azriel

Berita Lainnya