oleh

Kadisnaker Jombang: UMK Jombang Tahun 2019 Naik 8,03 Persen

Foto: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto.

Jombang, JurnalJatim.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, memastikan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 akan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp 2.264.135,78.

Heru menyebut, kenaikan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015.

“Sesuai PP 78 tahun 2015 Insyaallah akan naik sekitar 8,03 persen,” kata Heru Widjajanto kepada JurnalJatim.com, Minggu (4/11/2018).

Heru mengungkapkan, kenaikan UMK tahun 2019 mendatang telah dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan (DP).

“Sudah Mas (Dirapatkan). Mekanisme diusulkan dari dewan pengupahan kepada Bupati, Baru setelah itu dikirim ke gubernur,” kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini.

Terkait dengan PP 78 tahun 2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan alasan pemerintah yang masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dalam menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) bagi para pekerja.

Baca Juga:  Begini Cerita Wabup Sumrambah Menjadi Anggota DPRD Jatim Tahun 2009

Menurut Hanif, PP tentang pengupahan merupakan win-win solution untuk para pengusaha dan juga pekerja.

Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa penentuan UMP pekerja mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hanif mengklaim dijadikannya dua poin tersebut sebagai instrumen dalam perhitungan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja.

“Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, berarti kenaikan upah itu menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Kalau kenaikan upah bisa diprediksi, maka dunia usaha pun jadi lebih mudah dalam membuat perencanaan keuangan,” kata Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK), Jakarta pada Jumat (2/11/2018) kemarin.

Hanif menyebutkan jaminan kenaikan upah setiap tahun sebagaimana tertuang dalam PP adalah jalan terbaik. Ia mengkhawatirkan apabila standar upah pekerja naik secara melejit, malah membahayakan nasib pekerja karena jadi rentan mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaannya. (*)

Baca Juga:  Begini Cerita Wabup Sumrambah Menjadi Anggota DPRD Jatim Tahun 2009

Reporter: Z. Arifin

Editor: Hafid


Berita Lainnya