oleh

Mantan Kades Sambong Dukuh Tegaskan Pavingisasi di Dusun Sariloyo Bukan di Lahan Desa

Jombang, JurnalJatim.com – Mantan Kepala Desa Sambong dukuh, H. Imron Rosyadi menegaskan, bahwa, kegiatan pavingisasi jalan yang berada di Dusun Sariloyo, RW 06, Desa Sambongdukuh bukan di lahan milik Desa namun di bantaran sungai milik pengairan.

Penegasan itu disampaikan Imron Rosyadi ketika dikonformasi di kediamannya, Perum Sambong Indah, Kecamatan Jombang Kota, Minggu (4/11/2018).

“Yang jelas itu bukan di lahan aset desa,” tegas dia sembari menunjukkan buku catatan sejumlah aset desa.

Menurut dia, aset desa hanya berupa tanah bengkok Sambong dukuh, Sambong santren, dan Sariloyo. Itupun sudah dimutasikan ke Desa Banjardowo.

Ia menuturkan, selain pavingisasi yang salah lokasi, sebenarnya ada bangunan lain yang berdiri di lahan milik orang. Yakni Balaidesa Sambongdukuh.

“Lahan balaidesa itu milik beberapa ahli waris bukan milik/aset desa (lahannya). Itu sejak dulu jaman saya menjabat,” terang pria yang menjabat sebagai kades selama 11 tahun mulai tahun 1980 ini.

Saat ini, lanjut Imron Rosyadi, pemerintahan desa ‘salah kaprah‘ alias awur-awuran. Pavingisasi yang dibangun dilahan milik pengairan akan menjadi hal yang sia-sia alias muspro. Sebab, jika pihak pengairan memfungsikannya, maka desa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa.

“Salah kaprah semua. Kalau bantaran itu difungsikan oleh pengairan, maka pembangunannya kan sia-sia,” kata mantan anggota DPRD Jombang ini.

Baca sebelumnya : Pavingisasi jalan di Dusun Sariloyo Desa Sambongdukuh Salah Lokasi

Diberitakan sebelumnya, kegiatan pavingisasi jalan yang berada di Dusun Sariloyo RW 06, Desa Sambongdukuh, Kecamatan/Kabupaten Jombang, diduga “salah lokasi”.

Pasalnya, sumber dana untuk proyek tersebut menggunakan Dana Desa (DD), namun dibangun di lahan bukan milik desa.

Pavingisasi di Dusun Sariloyo, RW 06, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang Kota.

Pantauan di lokasi menyebutkan, proyek pavingisasi tersebut berada di bantaran sungai di dusun setempat. Disitu, terdapat patok batas bantaran sungai. Juga tertancap papan nama yang bertuliskan, Pavingisasi Jalan Lingkungan Dusun Sariloyo RW 06 dengan anggaran sebesar Rp 140.792.000, bersumber dari Dana Desa (DD) 2018.

Sementara volume pekerjaan dibagi dua ruas, yakni ruas 1 bervolume 2m x 166 meter persegi, dan volume pada ruas 2 yakni 2m x 237 meter persegi, dengan jenis paving stone K-300. Di papan nama tersebut, tidak tertulis siapa pelaksananya.

Seperti diketahui, Dana Desa (DD) merupakan pendapatan pemerintah desa (Pemdes) yang kemudian tertuang dalam APBDesa. Sehingga, realisasi APBDesa seyogyanya tepat sasaran sesuai kewenangannya, yakni pada lahan milik desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang turut menanggapi Kegiatan pavingisasi jalan di bantaran sungai di Dusun Sariloyo RW 06, Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang kota, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Sebab, bangunan pavingisisasi dari APBDesa itu diduga salah lokasi. Yakni dibantaran sungai yang lahannya bukan milik desa.

Kabid Pembangunan Desa, DPMD Kabupaten Jombang, Evy Setyorini mengatakan, kewenangan kawasan sungai tersebut merupakan masuk wilayah kabupaten.

“Saya kurang paham. Tapi, informasinya, ikut wilayah kabupaten,” katanya, Kamis (1/11/2018), melalui pesan WhatsApp.

Ia mengatakan, pada prinsipnya, pembangunan dari biaya APBDesa, tidak diperuntukkan untuk membangunan di wilayah atau lahan yang bukan milik desa.

Menurutnya, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Utamanya, jika dibangun di wilayah atau lahan kabupaten, harus ada surat perjanjian jika aset bangunan tersebut akan menjadi milik kabupaten alias bukan milik desa.

“Kalau ada di wilayah kabupaten, harus ada surat ijin dari dinas terkait. Dan surat perjanjian atau kesepakatan bahwa aset bangunan itu akan jadi milik kabupaten,” ujar Evy Setyorini.

Dodik Nur Syahadah, Pj Kepala Desa (Kades) Sambongdukuh saat dikonfirmasi tidak berada di kantor Balaidesa. Beberapa kali dihubungi melalui ponsel, terdengar nada dering sambungan namun tidak dijawab. Begitupun dikirim pesan singkat melalui pesan aplikasi Whatsapp terlihat centang dua tanda dibaca namun tidak dibalas.

Sementara perangkat desa setempat, saat ditanya hal tersebut, mengaku bukan menjadi wewenangnya.

“Kalau soal itu, saya tidak tahu. Bukan wewenang saja. Karena saya di bagian pemerintahan,” ucap seorang perangkat tanpa memberitahu namanya. (*)


Reporter: Tim

Editor: Azriel


Berita Lainnya