oleh

Didemo Mahasiswa, DPRD Jombang Sepakat Tolak UU Omnibus Law

JOMBANG (Jurnaljatim.com) – Ratusan mahasiswa dari organisasi PMII, GMNI, HMI, KAMMI melakukan aksi unjukrasa penolakan undang-undang omnibus law cipta kerja ke Gedung DPRD Jombang, Minggu (9/10/2020). Para mahasiswa longmarch dari bundaran ringin contong menuju gedung wakil rakyat di jalan Wahid Hasyim.

Menurut mahasiswa, UU Omnibus Lawa Cipta kerja lebih berpihak kepada kepentingan pemodal yang tidak mengakomodir kesejahteraan buruh, memperhatikan lingkungan, dan pengelolaan sumberdaya alam dengan baik.

Selain itu, berpotensi mengurangi hak-hak tenaga kerja untuk mendapat kompensasi yang layak dari hasil kerjanya, dan semakin tidak menentunya status kepegawaian , perhitungan uang pesangon yang tidak adil, dihilangkan cuti cuti khusus, berkurangnya waktu istirahat, tidak menentunya waktu periode pengupahan dan hilangnya perlindungan terhadap pekerja difabel dilingkungan kerja.

“Pasal-pasal yang dikeluarkan itu sangat merugikan masyarakat terus menguntungkan para investor apalagi 99 persen pemodal berada orang luar, jadi merugikan orang indonesia,” kata Via Bela satu mahasiswa di lokasi.

Dalam aksinya, mereka ditemui ketua. DPRD Jombang Mas’ud Zuremi. Dihadapan para mahasiswa, Masud mendukung mendukung penolakan undang-undang omnibus law yang sudah disahkan 5 Oktober lalu.

Politisi PKB tersebut mengatakan, melihat situasi dan konsidisi, undang undang itu sudah ditetapkan pemerintah dan DPR dan wilayah pemerintah pusat, tetapi berdampak kepada seluruh elemen masyarakat.

“Maka DPRD Jombang mengambil sikap sesuai dengan permintaan mahasiswa juga ikut menolak dalam tanda kutip manakala ada pasal pasal ayat ayat yang tidak berpihak kepada buruh kepada rakyat kepada masyarakat itu sikap kami,” tegasnya.

“(Tuntutan) sudah kami tandatangani. Ini kan ada seribu sekian pasal saya kira belum ada yang tuntas memahaminya, artinya apa ini karena situasi dan kondisi untuk menjaga kondusifnya jombang maka saya tandatangani itu demi kondusivitas artinya kita kembalikan kepada pemerintah pusat,” lanjutnya memungkasi.

Terpisah, Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan pihaknya mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan aksi tersebu. Selain itu juga diterjukan anjing pelacak untuk mengantisipasi munculnya peristiwa yang tidak diinginkan.

“Kita menurunkan sesuai dengan jumlah pendemo, ada anjing pelacak, lalu insyaallah Jombang aman. Tidak ada yang berbuat anarkis. Sekitar 300 lebih yang dikerahkan,” kata Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho.


Editor: Hafid