oleh

Raih WTP Berturut, Pemkab Jombang Dapat Penghargaan Kemenkeu RI

JOMBANG (Jurnaljatim.com) – Kementerian Keuangan RI di tahun 2020 memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kategori kabupaten penerima WTP lima tahun secara berturut-turut. Sebab, capaian WTP Kota Santri tersebut sudah 7 kali berturut-turut diperoleh dari BPK RI.

Diberikannya penghargaan WTP tersebut merupakan laporan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Jombang terhitung tahun 2015 hingga 2020 yang terbukti dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan patuh aturan.

Apresiasi dan penghargaan WTP atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2019 tersebut diserahkan Gubernur Jawa timur Khofifah Indar Parawansa sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Penyerahan kepada Bupati Jombang Mundjidah Wahab di Grand City Convention and Exhibition Hall 3rd Floor, Surabaya pada Senin (19/10/2020) bertepatan dengan rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, secara virtual Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani telah menyampaikan apresiasinya pada rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020, Selasa (22/09/2020) lalu.

Penghargaan WTP adalah penghargaan hasil kerja kolektif. Kerja bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda juga seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Jombang yang terus berkomitmen dalam melakukan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai aturan.

Sehingga seluruh kegiatan kepemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi pelaporan hingga pengawasan, dapat dipertanggung jawabkan.

“Seluruh OPD, mulai dari pimpinan hingga staf harus menandatangani komitmen sesuai pakta integritas. Komitmen untuk berbenah diri dalam mempertanggung jawabkan sebuah pelaporan keuangan daerah secara akuntabel, real, dan tertib aturan,” tutur Mundjidah Wahab.

Mundjidah menegaskan bahwa selain kerja keras OPD, capaian Pemkab Jombang dalam mempertahankan Opini WTP selama tujuh tahun berturut turut tak lepas dari sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Oleh karenanya, lanjut Mundjidah, penggunaan dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan terus dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta dengan memperhatikan saran dan masukan DPRD.

“Dukungan dari semua pihak terus kami butuhkan, supaya kami juga terus dan semakin professional dalam membuat pelaporan keuangan daerah yang baik dan benar.  Ke depannya saya berharap Jombang bisa lebih baik lagi dan bukan hanya mempertahankan saja, namun bisa lebih bernilai lagi,” katanya.

Mundjidah juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD dan stakeholder yang telah bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Terlebih beberapa kriteria yang harus dilaksanakan agar dapat meraih WTP, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, serta pengungkapan yang cukup.

“Terima kasih juga kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama dan semua pihak yang terus mendoakan agar Kabupaten Jombang mampu mewujudkan menjadi Kabupaten yang Berkarakter dan Berdaya Sing. Kinerja SDM nya mumpuni dan berakhir dengan pelayanan publik yang prima dan  memuaskan,” katanya mengakhiri.