oleh

Massa Demo Kejari Jombang Terkait Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi

Jombang, Jurnal Jatim – Massa aksi yang tegabung dalam Forum Rembug Mayarakat Jombang (FRMJ), Jawa Timur melakukan demonstrasi menuntut pengusutan kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi.

Unjukrasa dilakukan di kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Kamis (12/11/2020). Dengan membawa banner dan pengeras suara soundsystem yang ditaruh mobil miniatur, mereka menyuarakan aspirasinya.

Namun sayangnya saat berada di kantor DPRD, tak ada anggota dewan yang menemuinya. Selanjutnya, massa melakukan longmarch menuju kantor Kejari yang berlokasi di jalan Wahid Hasyim.

Di situ, massa secara bergantian melakukan orasi meminta korps Adhiyaksa untuk segera menuntaskan kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang diduga banyak melibatkan para pejabat. Tak lama kemudian, mereka ditemui kepala Kejari Jombang Yulius Sigit Kristanto.

Koordinator aksi Joko Fattah Rohim meminta Kejaksaan bertindak tegas dalam menangani kasus yang merugikan para petani tersebut, tanpa pandang bulu. Termasuk mengusut sejumlah pejabat maupun anggota dewan yang diduga turut terlibat.

”Kasus pupuk subsidi sampai hari ini belum jelas dan harus dielesaikan jangan berlarut-larut. Kalau nanti memang salah langsung dihukum saja, entah itu anggota Dewan yang ikut bermain di anggaran atau orang-orang Dinas terkait,” katanya.

”Memang itu pekerjaannya belum selesai, tapi persekongkokolannya itu yang harus di ungkap, meskipun ada oknum dewan yang ikut bermain, kalau salah ya di hukum,” Fatah melanjutkan.

Sementara itu, Kajari Jombang, Yulius Sigit Kristanto mengatakan beberapa proyek di Jombang memang sedang dipantau, namun ada aturan yang harus dijalankan.

“Kasus-kasus di Jombang masih kami pantau. Terkait pemberitaan yang beredar, kami bekerja secara silent, biar nanti saksi dan alat buktinya tidak di hilangkan. Jadi kami bekerja secara cerdas,” kata Yulius.

Dia juga mempersilahkan siapa saja melaporkan suatu kasus ke Kejari Jombang. Namun harus dilengkapi dengan data – data yang akurat, agar pihaknya bisa terbantu untuk mengungkapnya.

“Tolong biarkan kami bekerja sesuai aturan, jangan paksa kami melanggar aturan. Coba kalau ada sesuatu, datang ke kantor saya. Di aturan main kita, orang yang melapor itu harus di klarifikasi dulu. Jangan sampai itu menimbulkan fitnah,” katanya.

Pada saatnya,lanjut Yulius, pihaknya akan berbuat yang lebih dahsyat lagi, tapi minta untuk diberi kesempatan bekerja. Bahkan, ia berharap masyarakat membantu memberikan informasi maupun data secara akurat.

“Tolong bantu kami dengan cara memberi informasi, membantu memberi data yang akurat, itu cukup bagi saya. Percayalah saya pertaruhkan jabatan, nama dan pangkat saya untuk Jombang,” tandasnya.

 

 

Editor: Azriel